Mundurnya Wapres dan Etika Tanggung Jawab: Titik Temu Supremasi Hukum dan Stabilitas Konstitusi
OPINI HUKUM
HUMAEDI, S.T., S.H., M.H. (Advokat & Dosen Hukum Univ. Satyagama)
11/13/20263 min read
Kamis, 12 November 2026, menjadi salah satu momen penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia pascareformasi ketika Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut pernyataan resmi Gibran usai melepas jabatannya serta keterangan pers Ketua MPR di Kompleks Parlemen pada hari yang sama, keputusan tersebut diambil di tengah menguatnya proses konstitusional di parlemen guna mencegah kebuntuan politik dan menjaga stabilitas nasional. Dari sudut pandang teori pemisahan kekuasaan (Trias Politica) yang dirumuskan Montesquieu, rangkaian peristiwa yang berujung pada pengunduran diri ini mencerminkan bekerjanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antara kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif dalam koridor hukum dasar.
Akar persoalan hukum ini bermula dari dua putusan lembaga peradilan tertinggi yang menguji keabsahan syarat administratif pencalonan Wakil Presiden. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap bahwa dokumen dasar penerbitan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019—seperti certificate of attendance—hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan dan bukan bukti kelulusan jenjang pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA), meskipun saat itu MK menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran secara langsung. Temuan yuridis tersebut kemudian berlanjut di peradilan tata usaha negara hingga Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi warga negara H.M. Subhan melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, yang menyatakan suket penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Sebagaimana dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, putusan kasasi MA tersebut bersifat final, mengikat, serta berlaku surut (ex tunc) sejak Agustus 2019. Dalam kerangka positivisme hukum dan teori hierarki norma (Stufenbau Theory) Hans Kelsen, validitas setiap produk administrasi negara bergantung sepenuhnya pada kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi; ketika peradilan tertinggi menyatakan suatu instrumen administratif cacat secara yuridis sejak awal, pembatalannya menjadi keniscayaan demi menjaga keutuhan dan kepastian sistem hukum positif.
Putusan yudikatif yang berkekuatan hukum tetap itu segera menggerakkan fungsi pengawasan di parlemen. Pada Rabu, 11 November 2026, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi partai politik secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai pintu masuk konstitusional menuju proses pemakzulan Wakil Presiden, yang dijadwalkan untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna pada Kamis siang, 12 November 2026. Namun, dinamika politik bergerak lebih cepat sebelum palu paripurna diketuk. Gibran mendatangi Kompleks Parlemen pada Kamis pagi untuk menyerahkan surat pengunduran diri resminya secara langsung kepada Ketua MPR, mengingat MPR merupakan lembaga yang secara konstitusional berwenang menerima pernyataan berhenti Wakil Presiden. Langkah tersebut mengakibatkan Rapat Paripurna pengumuman HMP dibatalkan karena proses pemakzulan dinilai kehilangan objek hukum setelah jabatan Wakil Presiden menjadi lowong.
Jika dibaca melalui pisau analisis etika politik Max Weber dalam Politics as a Vocation, keputusan pengunduran diri tersebut memperlihatkan pergeseran titik berat dari etika keyakinan (Gesinnungsethik) menuju etika tanggung jawab (Verantwortungsethik). Dalam keterangan resminya setelah melepas jabatan, Gibran tetap menyampaikan keyakinan pribadinya bahwa riwayat pendidikannya sah, tetapi ia menegaskan bahwa jabatan publik hanyalah amanah sementara sehingga kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, sembari berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi tata kelola administrasi pemerintahan ke depan. Di sisi lain, Ketua MPR dalam keterangan persnya menegaskan bahwa lembaga permusyawaratan rakyat telah menerima secara resmi surat pengunduran diri tersebut sesuai mandat konstitusi, seraya menilai langkah penyerahan surat secara langsung itu sebagai bentuk tanggung jawab kenegarawanan demi memelihara ketenangan publik. Dalam kerangka Weberian, seorang aktor politik yang berpegang pada etika tanggung jawab tidak semata-mata bertahan pada pembenaran prinsipil versi dirinya, melainkan menimbang konsekuensi praktis dari setiap tindakannya terhadap keutuhan tatanan bernegara.
Secara konstitusional, kekosongan jabatan Wakil Presiden akibat pengunduran diri ini langsung mengaktifkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena MPR adalah lembaga yang berhak menerima dan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak mana pun. MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan Sidang Paripurna guna memilih Wakil Presiden pengganti yang akan meneruskan sisa masa jabatan, dengan mekanisme pengusulan dua nama calon oleh Presiden selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang pemilihan digelar. Pada titik inilah gagasan filsuf hukum Gustav Radbruch mengenai ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menemukan relevansinya. Ketegasan putusan MK dan MA menegakkan kepastian hukum dan keadilan prosedural dalam administrasi kenegaraan, sementara pengunduran diri yang diserahkan langsung kepada MPR sebelum proses pemakzulan berlarut-larut menghadirkan kemanfaatan berupa terjaganya stabilitas politik serta kelancaran transisi konstitusional. Keseluruhan proses dari ruang sidang peradilan, mekanisme parlemen, hingga suksesi di MPR menjadi preseden penting bagi pendewasaan demokrasi dan penguatan supremasi hukum di Indonesia.
(Indonesia Law Justice)