Ketimpangan Keadilan Penegakan Hukum di Era Postmodern
ILJ
OPINI HUKUM
Yakobus Henggu Mila Meha (Mahasiswa Fakultas Filsafat Unika Kupang)
11/2/20263 min read
Secara teleologis, hukum dijustifikasi sebagai instrumen normatif untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Dalam tatanan sosial-politik, hukum hadir sebagai regulator relasi kekuasaan—baik antarinstitusi maupun antara negara dan individu. Prinsip equality before the law menuntut agar aturan main dalam masyarakat berlaku imperatif universal, melampaui stratifikasi sosial, hierarki politik, serta akumulasi modal.
Tanpa supremasi hukum yang independen, tatanan publik rentan terperosok ke dalam kondisi homo homini lupus dan bayang-bayang bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua) sebagaimana diperingatkan Thomas Hobbes. Dalam keadaan demikian, ketika aturan main dilumpuhkan oleh egoisme kekuasaan, kepentingan privat kelompok dominan mendikte keadilan dan mendegradasi martabat manusia.
Namun, realitas empiris penegakan hukum di era postmodern menampilkan bentuk baru (metamorfosis) dari konsepsi Hobbesian tersebut. "Perang semua melawan semua" hari ini tidak lagi berupa bentrokan fisik antar-individu di ruang terbuka, melainkan perang laten di arena politik dan hukum (lawfare). Kekuasaan, jabatan, dan akumulasi modal dijadikan senjata untuk mengamankan kepentingan kelompok serta menundukkan pihak yang lemah. Fenomena ketimpangan perlakuan hukum bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan kenyataan yang dirasakan publik sehari-hari.
Pertanyaan mendasar yang menyeruak di ruang publik adalah: apakah hukum benar-benar mengejawantahkan keadilan universal, ataukah ia sekadar menjadi instrumen taktis bagi pihak yang memegang kekuasaan? Publik menyaksikan jurang pemisah yang lebar antara das Sollen (yang seharusnya) dan das Sein (yang nyata terjadi). Rakyat kecil yang terdesak kebutuhan dasar seketika berhadapan dengan proses hukum yang kaku tanpa kompromi, sementara elit pemilik modal dan jaringan politik sering kali menikmati celah imunitas hingga sanksi yang terbilang ringan. Bahkan, maraknya fenomena "Viralitas Keadilan" di media sosial menjadi sindiran menohok bahwa keadilan baru bergerak setelah ada tekanan publik, bukannya bekerja secara otomatis lewat kesadaran sistemik aparatur penegak hukum.
Kondisi ini menegaskan kembali relevansi tesis klasik filsuf Sophis, Thrasymachus, sebagaimana diabadikan Plato dalam dialog Politeia (Republic Buku I). Thrasymachus mengajukan doktrin realisme hukum yang provokatif: "dikaion einai ouk allo ti e to tou kreittonos sympheron"—keadilan tidak lain adalah kepentingan pihak yang lebih kuat. Bagi Thrasymachus, hukum bukanlah derivasi dari nilai-nilai kebaikan objektif atau hukum alam, melainkan konstruk positivistik yang dibentuk oleh penguasa untuk mengamankan superioritas mereka. Dalam perspektif ini, siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan—baik dalam rezim tirani, oligarki, maupun demokrasi—akan merancang regulasi demi kelangsungan kepentingannya sendiri, lalu melegitimasi kepatuhan publik terhadap aturan tersebut atas nama "keadilan".
Analisis kritis Thrasymachus tersebut membedah tabir idealisme hukum modern. Ketika aparatur penegak hukum dan pembuat kebijakan lebih mendahulukan preferensi politik atau ekonomi elit daripada kemaslahatan umum (bonum commune), hukum telah kehilangan netralitas epistemologisnya. Hukum bergeser fungsi: dari sarana emansipasi menjadi sarana koersi struktural yang mengasingkan kelompok tak berkuasa dari hak-hak dasarnya.
Untuk keluar dari perangkap sinisme Thrasymachus, gagasan keadilan ideal sepatutnya ditautkan kembali pada teori Justice as Fairness yang digagas John Rawls. Melalui konsep Veil of Ignorance (Tirai Ketidaktahuan) dan Difference Principle, Rawls menegaskan bahwa struktur hukum dan keadilan yang sahih adalah yang memberikan kemanfaatan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (the least advantaged). Tanpa keberpihakan normatif ini, Sila Ke-5 Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", berisiko mengalami deviasi makna menjadi sekadar formalitas retoris dan komoditas wacana politik semata. Ketika nilai keadilan berhenti pada tataran normatif tanpa manifestasi praktis dalam penegakan hukum, masyarakat kelas bawah akan terus mengalami alienasi politik dan penderitaan sistemik.
Krisis substansial ini diperparah oleh alienasi fungsi ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Sebagaimana dikritisi oleh Michel Foucault melalui relasi kekuasaan dan pengetahuan (pouvoir/savoir), pengetahuan tidak pernah bersifat netral; ia diproduksi oleh dan untuk melayani kekuasaan guna menciptakan "rezim kebenaran" (regime of truth). Dalam konteks ini, pengetahuan hukum dan intelektualisme yang seharusnya berfungsi mengkritik kekuasaan (speaking truth to power) justru terkooptasi menjadi alat legitimasi akademis untuk membenarkan ketimpangan struktural. Tanpa fondasi etika dan kesadaran moral atas kemanusiaan, rasionalitas hukum hanya akan menjadi instrumen rasionalisasi ketidakadilan.
Sebagai respons atas pergeseran fungsi hukum ini, kesadaran kritis warga negara (critical citizenship) menjadi imperatif yang tak terelakkan, khususnya dalam dinamika politik elektoral. Penentuan kepemimpinan publik tidak boleh sekadar didasarkan pada performativitas politik atau janji populistik, melainkan harus diuji melalui rekam jejak integritas, komitmen etis, dan keberanian membela keadilan substantif.
Kemajuan suatu bangsa tidak ditentukan semata-mata oleh pertumbuhan ekonomi fisik, melainkan oleh tingkat kematangan peradaban hukumnya dalam menjamin martabat seluruh warga negara. Untuk merebut kembali hukum dari bayang-bayang bellum omnium contra omnes dan doktrin Thrasymachus, serta mewujudkan keadilan yang diperjuangkan Rawls, kepemimpinan publik harus dikembalikan pada hakikat dasarnya: kekuasaan bukan untuk menguasai (dominatio), melainkan untuk melayani dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.