Ketegasan Hukum dan Keadilan Substantif dalam Refleksi Plato
ILJ
OPINI HUKUM
Yakobus Henggu Mila Meha (Fakultas Filsafat Unika Kupang)
11/3/20263 min read
Ketegasan hukum pada dasarnya merupakan instrumen utama untuk membangun kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan teratur. Namun, ketegasan hukum sering kali salah dipahami hanya sebatas tindakan represif, paksaan, atau pemberian hukuman yang keras kepada para pelanggar aturan. Dalam perspektif filosofis, ketegasan hukum sejatinya mengemban misi yang jauh lebih mulia, yaitu sebagai sarana pendidikan untuk membentuk kesadaran moral dan karakter manusia agar mampu membedakan tindakan yang benar dan salah. Hukum yang ideal hadir memberi batasan terhadap perilaku individu tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar kemanusiaan, sehingga penerapan aturan tidak sekadar melahirkan ketertiban eksternal yang semu, melainkan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dalam kehidupan bersama.
Persoalan krusial timbul ketika ketegasan hukum diuji di hadapan realitas sosial: apakah ketegasan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan yang tidak memandang latar belakang sosial, kekuasaan, maupun ekonomi? Dalam praktiknya, masyarakat kerap menyaksikan ketegasan hukum yang diperagakan secara selektif atau "pilih kasih". Hukum tampak begitu tajam dan tanpa ampun ketika menindak rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan, namun mendadak tumpul dan akomodatif saat berhadapan dengan elit pemegang kekuasaan yang melakukan pelanggaran berat. Ketimpangan semacam ini merusak rasa keadilan publik dan memicu erosi kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Keadaan ini membuktikan bahwa keadilan tidak pernah cukup diukur hanya dari ketersediaan peraturan tertulis di atas kertas, melainkan harus dibuktikan melalui konsistensi pelaksanaannya dalam kehidupan nyata.
Untuk memahami substansi keadilan secara lebih utuh, pemikiran filsuf klasik Plato memberikan pijakan filosofis yang sangat relevan. Dalam karya agungnya, Politeia (Republik), Plato menegaskan bahwa hukum dan negara harus mengarahkan manusia menuju keadilan substantif, yaitu kondisi harmonis di mana setiap elemen masyarakat dan bagian dalam jiwa manusia menjalankan fungsinya secara tepat dan proporsional. Bagi Plato, keadilan bukan sekadar kepatuhan mekanis terhadap prosedur hukum formal (legal justice) atau kewajiban memberikan sanksi atas suatu kesalahan. Keadilan substantif mencakup keselarasan antara tiga bagian jiwa manusia: Logistikon (rasio/kebijaksanaan), Thumos (keberanian/ketegasan), dan Epithumetikon (kehendak/hasrat). Ketegasan hukum yang tidak dituntun oleh rasio dan kebijaksanaan moral hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, ketegasan (Thumos) harus senantiasa berada di bawah kendali kebijaksanaan rasional (Logistikon) agar hukum tidak berubah menjadi instrumen penindasan.
Di sinilah letak vitalnya pilar kebijaksanaan atau phronesis dalam tatanan hukum Plato. Kebijaksanaan (phronesis) bukanlah sekadar pengetahuan teoritis yang abstrak (sophia), melainkan keutamaan praktis dan kapasitas pertimbangan rasional yang menuntun keputusan konkret manusia menuju kebaikan bersama (bonum commune). Dalam penegakan hukum, phronesis bertindak sebagai kompas etis bagi para pembentuk dan penegak hukum agar tidak terjebak dalam legalisme kaku yang buta terhadap nilai kemanusiaan. Hukum yang dijiwai oleh phronesis tidak hanya membaca pasal secara literal dan mekanis, tetapi mampu menimbang kebenaran situasi secara objektif, arif, dan kontekstual. Tanpa kebijaksanaan phronesis, ketegasan hukum hanyalah demonstrasi kekuasaan telanjang yang memicu ketakutan, bukan kesadaran moral. Kebijaksanaan ini menuntut agar penegak hukum memiliki kedewasaan etis sehingga hukum ditegakkan bukan demi melayani kepentingan egois atau golongan, melainkan demi menghormati martabat manusia dan keadilan sejati.
Dalam pandangan Plato, pembentukan karakter dan pembinaan moral warga negara merupakan tujuan utama dibentuknya hukum. Hukum tidak hanya bertugas mengendalikan perilaku luar manusia melalui ancaman hukuman, melainkan berfungsi sebagai sarana pendidikan kebaikan (paideia) yang membimbing warga negara mencapai tatanan hidup yang ideal dan harmonis. Plato menekankan pentingnya kebijaksanaan (phronesis) dalam penyelenggaraan negara dan penegakan hukum. Para penegak hukum dan pemegang kekuasaan dituntut memiliki tanggung jawab moral yang tinggi agar tidak menyalahgunakan hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hukum yang adil menurut Plato bukanlah hukum yang mengandalkan hukuman fisik secara keras, melainkan hukum yang mampu menanamkan kesadaran etis, menghormati hak sesama, serta membimbing manusia menuju kebaikan bersama.
Relevansi pemikiran Plato dan nilai kebijaksanaan phronesis ini semakin mengemuka ketika kita menelaah kondisi masyarakat modern yang kerap terjebak dalam pola pemikiran das Man. Pola pemikiran ini menggambarkan kecenderungan manusia untuk mengikut arus massa secara pasif tanpa menggunakan naluri berpikir kritis dan tanpa mempertimbangkan kebenaran secara mandiri. Ketika masyarakat terbiasa bersikap pasif dan penegak hukum kehilangan phronesis, kebebasan berpendapat seolah-olah mati; suara protes dan kritik terhadap praktik ketidakadilan hukum menguap bagai angin berlalu tanpa memicu perubahan nyata. Padahal, keberanian kritis publik yang dilandasi pertimbangan rasional merupakan syarat mutlak untuk menjaga agar penegakan hukum tidak melenceng dari koridor keadilan. Ketegasan hukum membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat yang berani mempertanyakan dan menagih akuntabilitas para penegak hukum.
Pada akhirnya, menegakkan hukum secara adil menuntut kepastian bahwa aturan hukum bersifat universal dan berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (equality before the law). Refleksi Plato mengingatkan kita kembali bahwa ketegasan hukum yang hampa dari keadilan substantif dan kebijaksanaan (phronesis) hanya akan menciptakan ketakutan dan penderitaan sosial. Sebaliknya, hukum yang dijalankan secara konsisten, transparan, serta dilandasi kebijaksanaan moral akan membangun rasa percaya dan ketertiban yang sejati dalam masyarakat. Keadilan tidak boleh berhenti sebagai retorika indah dalam teks perundang-undangan, melainkan harus hadir secara nyata dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.